Sejarah Hukum Di Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari’at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
A.Periode Kolonialisme
Periode kolonialisme terbagi ke dalam tiga tahapan besar, yakni: periode VOC, Liberal Belanda dan Politik etis hingga penjajahan Jepang.
a.Periode VOC
Pada masa pendudukan VOC, sistem hukum yang diterapkan bertujuan untuk:
1) Kepentingan ekspolitasi ekonomi demi mengatasi krisis ekonomi di negeri Belanda;
2) Pendisiplinan rakyat pribumi dengan cara yang otoriter; dan
3) Perlindungan terhadap pegawai VOC, sanak-kerabatnya, dan para pendatang Eropa.
Hukum Belanda diberlakukan terhadap orang-orang Belanda atau Eropa. Sedangkan bagi pribumi, yang berlaku adalah hukum-hukum yang dibentuk oleh tiap-tiap komunitas secara mandiri. Tata pemerintahan dan politik pada zaman itu telah meminggirkan hak-hak dasar rakyat di nusantara dan menjadikan penderitaan yang mendalam terhadap rakyat pribumi di masa itu.
b.Periode liberal Belanda
Pada 1854 di Hindia Belanda diterbitkan Regeringsreglement (selanjutnya disebut RR 1854) atau Peraturan tentang Tata Pemerintahan (di Hindia Belanda) yang tujuan utamanya melindungi kepentingan kepentingan usaha-usaha swasta di negeri jajahan dan untuk pertama kalinya mengatur perlindungan hukum terhadap kaum pribumi dari kesewenang-wenangan pemerintahan jajahan. Hal ini dapat ditemukan dalam (Regeringsreglement) RR 1854 yang mengatur tentang pembatasan terhadap eksekutif (terutama Residen) dan kepolisian, dan jaminan terhadap proses peradilan yang bebas.
Otokratisme administrasi kolonial masih tetap berlangsung pada periode ini, walaupun tidak lagi sebengis sebelumnya. Namun, pembaruan hukum yang dilandasi oleh politik liberalisasi ekonomi ini ternyata tidak meningkatkan kesejahteraan pribumi, karena eksploitasi masih terus terjadi, hanya subyek eksploitasinya saja yang berganti, dari eksploitasi oleh negara menjadi eksploitasi oleh modal swasta.
c.Periode Politik Etis Sampai Kolonialisme Jepang
Kebijakan Politik Etis dikeluarkan pada awal abad 20. Di antara kebijakan-kebijakan awal politik etis yang berkaitan langsung dengan pembaharuan hukum adalah:
1.Pendidikan untuk anak-anak pribumi, termasuk pendidikan lanjutan hukum
2.Pembentukan Volksraad, lembaga perwakilan untuk kaum pribumi
3.Penataan organisasi pemerintahan, khususnya dari segi efisiensi
4.Penataan lembaga peradilan, khususnya dalam hal profesionalitas
5.Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepastian hukum.
Hingga runtuhnya kekuasaan kolonial, pembaruan hukum di Hindia Belanda mewariskan:
Dualisme/pluralisme hukum privat serta dualisme/pluralisme lembaga-lembaga peradilan
Penggolongan rakyat ke dalam tiga golongan; Eropa dan yang disamakan, Timur Asing, Tionghoa dan Non-Tionghoa, dan Pribumi.
Masa pendudukan Jepang pembaharuan hukum tidak banyak terjadi seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang, tetap berlaku sembari menghilangkan hak-hak istimewa orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Beberapa perubahan perundang-undangan yang terjadi:
Kitab UU Hukum Perdata, yang semula hanya berlaku untuk golongan Eropa dan yang setara, diberlakukan juga untuk orang-orang Cina
Beberapa peraturan militer disisipkan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku.
Di bidang peradilan, pembaharuan yang dilakukan adalah:
1.Penghapusan dualisme/pluralisme tata peradilan
2.Unifikasi kejaksaan
3.Penghapusan pembedaan polisi kota dan pedesaan/lapangan
4.Pembentukan lembaga pendidikan hukum
5.Pengisian secara massif jabatan-jabatan administrasi pemerintahan dan hukum dengan orang-orang pribumi.
B.Periode Revolusi Fisik Sampai Demokrasi Liberal
a.Periode Revolusi Fisik
Pembaruan hukum yang sangat berpengaruh di masa awal ini adalah pembaruan di dalam bidang peradilan, yang bertujuan dekolonisasi dan nasionalisasi:
Meneruskan unfikasi badan-badan peradilan dengan melakukan penyederhanaan
Mengurangi dan membatasi peran badan-badan pengadilan adat dan swapraja, kecuali badan-badan pengadilan agama yang bahkan dikuatkan dengan pendirian Mahkamah Islam Tinggi.
b.Periode Demokrasi Liberal
UUDS 1950 yang telah mengakui hak asasi manusia. Namun pada masa ini pembaharuan hukum dan tata peradilan tidak banyak terjadi, yang ada adalah dilema untuk mempertahankan hukum dan peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Kemudian yang berjalan hanyalah unifikasi peradilan dengan menghapuskan seluruh badan-badan dan mekanisme pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, yang ditetapkan melalui UU No. 9/1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan.
C.Periode Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru
a.Periode Demokrasi Terpimpin
Langkah-langkah pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang dianggap sangat berpengaruh dalam dinamika hukum dan peradilan adalah:
1.Menghapuskan doktrin pemisahan kekuasaan dan mendudukan MA dan badan-badan pengadilan di bawah lembaga eksekutif
2.Mengganti lambang hukum ?dewi keadilan? menjadi ?pohon beringin? yang berarti pengayoman
3.Memberikan peluang kepada eksekutif untuk melakukan campur tangan secara langsung atas proses peradilan berdasarkan UU No.19/1964 dan UU No.13/1965
Menyatakan bahwa hukum perdata pada masa kolonial tidak berlaku kecuali sebagai rujukan, sehingga hakim mesti mengembangkan putusan-putusan yang lebih situasional dan kontekstual.
b.Periode Orde Baru
Perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Di bidang perundang-undangan, rezim Orde Baru? membekukan? pelaksanaan UU Pokok Agraria, dan pada saat yang sama membentuk beberapa undang-undang yang memudahkan modal asing berinvestasi di Indonesia; di antaranya adalah UU Penanaman Modal Asing, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan. Selain itu, orde baru juga melakukan:
Penundukan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif
Pengendalian sistem pendidikan dan penghancuran pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum; Singkatnya, pada masa orde baru tak ada perkembangan yang baik dalam hukum Nasional.
D.Periode Pasca Orde Baru (1998 – Sekarang)
Sejak pucuk eksekutif di pegang Presiden Habibie hingga sekarang, sudah terjadi empat kali amandemen UUD RI. Di arah perundang-undangan dan kelembagaan negara, beberapa pembaruan formal yang mengemuka adalah:
1.Pembaruan sistem politik dan ketetanegaraan
2.Pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia
3.Pembaruan sistem ekonomi.
Penyakit lama orde baru, yaitu KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) masih kokoh mengakar pada masa pasca orde baru, bahkan kian luas jangkauannya. Selain itu, kemampuan perangkat hukum pun dinilai belum memadai untuk dapat menjerat para pelaku semacam itu. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim (kini ditambah advokat) dilihat masih belum mampu mengartikulasikan tuntutan permbaruan hukum, hal ini dapat dilihat dari ketidakmampuan Kejaksaan Agung meneruskan proses peradilan mantan Presiden Soeharto, peradilan pelanggaran HAM, serta peradilan para konglomerat hitam. Sisi baiknya, pemberdayaan rakyat untuk menuntut hak-haknya dan mengembangkan sumber daya hukumnya secara mandiri, semakin gencar dan luas dilaksanakan. Walaupun begitu, pembaruan hukum tetap terasa lambat dan masih tak tentu arahnya.
Kesimpulan
Ilmu hukum Indonesia adalah suatu sistem pengetahuan yang mempelajari tentang hukum-hukum terdapat di Indonesia, sehingga kita dapat mengenal tentang hukum di Indonesia. Dari Makalah ini kita dapat mengetahui sejarah hukum di Indonesia sehingga kita dapat lebih mendalami dan memahami tentang hukum secara singkat dan jelas, yang kedepannya akan mendorong kita agar berhati-hati dalam bertindak. Di dalam makalah ini juga telah diterangkan berbagai hukum yang berlaku di Indonesia yang dilihat dari sejarah hukum Indonesia, sehingga kita dapat mempunyai pedoman dan pengetahuan yang lebih tentang hukum.

Sumber : https://hermawanrudi.wordpress.com/sih/sejarah-hukum-indonesia/

Soal-Soal Ekonomi Koperasi

TUGAS SOFTSKILL

EKONOMI KOPERASI

Disusun Oleh  :

Nama               : Yulia Dwiyanti

Npm                : 19213563

Kelas               : 2EA21          

Desember 2014

KUMPULAN SOAL

EKONOMI KOPERASI

1.         Organisasi Bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama disebut….

a.  Badan Usaha

b. Firma

c.  Koperasi

d.                   Perusahaan

2.         Apa yang dimaksud dengan Prinsip Koperasi?

a.  Suatu kajian dalam Pembentukan Koperasi

b. Suatu ide yang menjadi landasan dalam sebuah Koperasi

c.  Suatu patokan dalam pembuatan Koperasi

d.                   Suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjukuntuk membangun Koperasiyang efektif dan tahan lama

3.         Manakah yang merupakan uandang-undang Perkoperasian?

a.  UU no.25 tahun 1992

b. UU no.23 tahun 1992

c.  UU no. 25 tahun 1993

d.                   UU no. 23 tahun 1993

4.         Dibawah ini merupakan Prinsip Koperasi yang dikembangkan Internasional Cooperative Alliance kecuali….

a.  Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela

b. Pengelolaan yang otoriter

c.  Partipasi anggota dalam ekonomi

d.                   Kebebasan dan otonomi

5.         “ Modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi (SMK)” pernyataan tersebut merupakan Prinsip Koperasi berdasarkan….

a.    UU no.17 Th. 2013

b.   UU no.17 Th. 2012

c.    UU no.19 Th. 2012

d.   UU no.19 Th. 2013

6.         Koperasi yang menjalankan lebih dari satu fungsi disebut…

a.  Koperasi Simpan Pinjam

b. Koperasi Produksi

c.  Koperasi Serba Usaha

d.                   Koperasi Tunggal Usaha

7.         Apakah yang dimaksud dengan Koperasi Pusat?

a.  Koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.

b. Koperasi yang beranggotakan paling sedikit 3 koperasi primer.

c.  Koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi sekunder.

d.                   Koperasi yang beranggotakan paling sedikit 3 koperasi sekunder.

8.         Berikut ini manakah yang merupakan Fungsi dan Peran Koperasi di Indonesia…

a.  Mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin

b. Menyejahterakan kehidupan pemilik koperasi

c.  Membesarkan nama baik pemilik koperasi

d.                   Mengembangkan perekonomian nasional

9.         Kapan pertama kalinya pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi di Tasikmalaya?

a.  13 Juli 1948

b. 15 Juli 1946

c.  12 Juli 1947

d.                   14 Juli 1948

10.     Pada tahun berapakah Koperasi Kumiyai di buat oleh Jepang di Indonesia?

a.  1943                                                            c.  1944

b. 1941                                                            d. 1942

11.     “Koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi” Pernyataan tersebut adalah pengertian dari….

a.  Koperasi Pusat                                            c. Gabungan Koperasi

b.Koperasi Desa                                              d. Induk Koperasi

12.     “Koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat” Pernyataan tersebut adalah pengertian dari….

a.  Koperasi Pusat                                            c. Gabungan Koperasi

b.   Koperasi Desa                                            d. Induk Koperasi

13.     “Koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer” Pernyataan tersebut adalah pengertian dari….

a. Koperasi Pusat                                             c. Gabungan Koperasi

b.Koperasi Desa                                              d. Induk Koperasi

14.     Koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha adalah pengertian dari….

a.  Koperasi Produsen                                      c. Gabungan Koperasi

b.Koperasi Konsumen                                     d. Induk Koperasi

15.     koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar adalah pengertian dari…

a.  Koperasi Produsen                                      c. Gabungan Koperasi

b.   Koperasi Konsumen                                   d. Induk Koperasi

16.     Siapakah Bapak Koperasi di Indonesia?

a.  Ki Hajar Dewandara                                   c.  Moh. Hatta

b. Budi Utomo                                                            d.  Moh. Yamin

17.     “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”. Devinisi Koperasi tersebut dikemukakan oleh?

a.  Hatta                                                           c.  Drs. Arifinal Chaniago

b. Munkner                                                      d. Dr. Fay

18.     Menurut Hatta, untuk disebut koperasi, sesuatu organisasi itu setidak – tidaknya harus melaksanakan 4 asas, Kecuali…

a.  Tidak Boleh dijual dan dikedaikan barang – barang palsu

b. Harga barang harus sama dengan harga pasar setempat

c.  Jual beli dengan Kredit

d.                   Ukuran harus benar dan dijamin

19.     Manakah yang termasuk dalam 6 Elemen yang dikandung dalam sebuah koperasi menurut definisi ILO….

a.  Penggabungan orang-orang dalam koperasi berdasarkan paksaan

b. Tidak terdapatnya tujuan koperasi

c.  Koperasi yang dibentuk adalah satu organisasi sosial

d.                   Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

20.     Berdasarkan batasan koperasi, manakah yang bukan 5 unsur yang terkandung dalam koperasi Indonesia….

a.  Koperasi adalah kumpulan orang – orang dan atau badan – badan hukum koperasi

b. Koperasi adalah badan hukum

c.  Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”

d.                   Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”

21.     “Tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil” Pernyataan tersebut adalah tujuan koperasi menurut?

a.  Bung Hatta                                                 c.  Ir. Soekarno

b. Dr. Cipto Mangunkusumo                          d.  Soepomo

22.     “Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi” Pernyataan tersebut merupakan salah satu fungsi koperasi yang tertuang dalam?

a.  Pasal 4 UU No.27 Tahun 1994                   c. Pasal 3 UU No.26 Tahun 1993

b. Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1993                  d. Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992

23.     “Keanggotaan bersifat sukarela (Valuntarily membership), Keanggotaan terbuka (Open Membership), Pengembangan anggota (Member promotion)” Pernyataan tersebut adalah prinsip koperasi menurut?

a.  Munkner                                                      c.  Moh. Hatta

b. ILO                                                             d. Calvert

24.     Berikut ini merupakan landasan kerja koperasi menurut Rochdale, kecuali…

a.  Pemberian bunga atas modal dibatsi

b. Keuntungan dibagi berdasrkan banyaknya pembelian

c.  Pembelian barang secara kredit

d.                   Mutu barang baik, timbangan dan ukurannya benar

25.     UU No. 12 Tahun 1967 merupakan undang-undang mengenai…

a.  Perkumpulan Koperasi                                c.  Prinsip Koperasi

b. Tujuan Koperasi                                          d. Pokok-pokok Koperasi

26.     ” Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan” pernyataan tersebut merupakan tugas seorang??

a.  Pengurus koperasi                                       c.  Anggota koperasi

b. Pengelola koperasi                                      d.  Pengawas koperasi